Komentar
INDONESIA - Fahri Hamza Mantan Wakil Ketua DPR mengungkapkan, Penasehat hukum Presiden Jokowi Masih belum cukup pengalaman atau masih belum ahli
Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah persoalan pada pasal-pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Mohon maaf sebelumnya, menurut saya Pak jokowi itu penasehat hukum nya kurang, ahli tata negara kurang sekali, ujar Fahri usai melakukan diskusi di kawasan senayan jakarta senin 17 februari 2020.
Ada sejumlah aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi.
Misalnya saja, mengenai kewenangan presiden mencabut peraturan daerah ( perda ) yang bertentangan dengan undang - undang di atasnya melalui peraturan presiden ( perpres )
Atau kewenangan pemerintah mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah ( pp )
Nah ini otomatis melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, itu gak boleh, kata Fahri.
Dalam penyusunan sebuah undang - undang, seorang ahli hukum harus mau mendengarkan presiden, sebaliknya juga, presiden pun harus mau mengdengar ahlinya.
Jangan sampai kejadian, presiden justru mengabaikan pendapat penasihatnya lantaran mendengarkan kepentingan pihak lain. itu akan menjadi sebuah masalah nanti nya.
Fahri mengaku sudah berkali-kali memberikan masukan ke pemerintah supaya presiden di dampingi penasihat hukum yang terbaik.
Jika tidak, kelak nantinya ketika masa jabatan presiden habis, ia akan meniggalkan rekam jejak yang buruk di bidang hukum.
Diketahui RUU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan presiden mencabut peraturan daerah ( perda ) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden ( Perpres ).
Hal ini termasuk pada pasal 251 di Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam undang - undang no 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ( Pemda ) demikian isi pasal tersebut.
Dalam pasal 170 ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja, Presiden memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanan kebijakan strategis cipta kerja.
Pasal ini berbunyi dalam rangka percepatan pelaksanan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini pemerintahan Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan / atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak di ubah dalam undang-undang ini.